PERSYARATAN SELEKSI CPNS GGD TAHUN 2018

PERSYARATAN SELEKSI CPNS GGD TAHUN 2018

Apa Persyaratan Seleksi CPNS GGD Tahun 2018 ? Simak penjelasan berikut ini. Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut 17.000 Guru Garis Depan (GGD) untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status Calon Program GGD. Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan.

Tahun ini, Kemendikbud baru merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. Pelaksana Tugas Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Hamid Muhammad menuturkan, program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah – sekolah 3T.

Menurutnya, rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementrian dan lembaga terkait, yaitu ke-mentrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Ia berharap, program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Pasalnya, Gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

“Sudah saya kerjakan datang ya. Jadi daerah 3T yang katanya kekurangan guru, sebenarnya Gurunya ada, tapi non-PNS. Kami nanti akan lihat guru non- PNS mana yang memenuhi syarat (untuk Direkrut jadi CPNS melalui program GGD). Artinya, (harus) S1 dan pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Itu sudah kami petahkan dan sudah ada beberapa daerah nah itu yang akan dikoordinasikan. Sehingga mereka yang di daerah sudah lama mengabdi punya kesempatan ikut,” ucap Hamid.

Apa persyaratan Mengikuti Seleksi PPG tahun 2018? Hamid menjelaskan, salah satu persyaratan Guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ini dikarenakan, sebagian beesar guru honorer didaerah 3T tak mengantongi sertifikat profesi alias belum lulus PPG.

“Data dari Kemendes PDTT, sekitar 15.000 itu terbesar di 122 Kabupaten. Untuk ikut seleksi GGD,, mereka harus PPG dulu,” terangnya.

Ia menyatakan, penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. Pasalnya, beberapa desa di pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintah kabupaten. Kendati demikian, penempatan di daerah 3T jadi prioritas.

“Makanya saya usul, minta secara tertulis ke Kemendes tolong kalau menetapkan daerah tertinggal itu basis desa. Karena di sebuah kabupaten itu ada 12 desa yang memang terpencil. Seperti wilayah Lebak, Wonosobo dan Baluran,’’ ucap Hamid.

Meningkatkan Kualitas Guru Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) RI, Muhadjir Effendy menuturkan, selain memenuhi jumlah guru, untuk mengikis kesenjangan kualitas pendidika di daerah 3T juga harus diperhatikan. Itu sebabnya langka itu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dari dua opsi tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas guru terlebih dahulu.

“Misalnya yang saya minta untuk diberi prioritas itu soal literasi. terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Saya para pegiat iterasi untuk bersedia bergabung agar siswa yang berada di wilayah pinggiran segera sejajar dengan tingkat penguasaan literasi dengan teman daerah lain,’’ ungkap Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, kesenjangan pendidikan di wilayah 3T di antaranya dapat terlihat dari jumlah guru honorer yang lulus seleksi CPNS. Bahkan Menkumham juga ikut mengeluhkan kesenjangan pendidikan pada saat tes CPNS karena banyak sekali calon dari daerah yang tidak lulus. Permasalahan itu menurut Mendikbud perlu segera di benahi.